Jamaah Haji Kelaparan, Itu Tragedi Manajemen

Tajuk Rencana dari Suara Merdeka online tgl. 3 Januari 2007 mengulas tentang keterlambatan katering untuk jamaah haji Indonesia yang saat itu sedang melakukan wukuf di Arafah dan melempar jumrah di Mina. Hampir tiap tahun selalu saja terjadi "kecerobohan manajemen" dari pengelola haji Indonesia yang notabene adalah Departemen Agama (Depag) RI. Tragedi di Mina yang memakan korban jiwa hampir selalu terjadi tiap tahun dan dialami oleh jamaah haji Indonesia. Prosesi melempar jumrah di Mina kali ini Alhamdulillah dapat berlangsung lancar dengan dibangunnya jamarat yang baru oleh Pemerintah Arab Saudi (KSA) serta adanya sistem pengawasan dan penjadwalan yang dilakukan oleh panitia.

Namun kali ini Panitia Haji Indonesia tergiur dengan proyek katering yang lebih murah yang ditawarkan oleh perusahaan katering swasta di KSA yang notabene di negeri asalnya pun perusahaan tsb. ternyata masuk dalam daftar "hitam". Selisih harga katering sebesar 50 Real per paket (orang) ternyata membuat "ngiler" mengingat jumlah jamaah haji Indonesia sekitar 200 ribu orang. Ada yang bilang keterlambatan katering tersebut karena adanya sabotase dari pihak tertentu. Apapun alasannya, hal ini sangat memalukan karena menyangkut urusan "perut". Permintaan maaf saja dari Menag RI Maftuh Basyuni rasanya tidak cukup terhadap penderitaan yang telah dialami para jamaah haji Indonesia. Bagaimana mereka bisa berkonsentrasi dalam ibadah jika dalam kondisi menahan lapar seperti itu.

Peristiwa ini merupakan pelajaran yang amat berharga bagi Depag RI yang merupakan penyelenggara utama ibadah haji Indonesia setiap tahun. Dari hal ini kita juga bisa menilai seberapa profesionalkah penyelenggaraan haji yang dikelola oleh Depag tsb. Kalau memang tidak mampu berbuat yang seprofesional mungkin kenapa masih "ngotot" mempertahankan penyelenggaraan haji Indonesia. Apa sudah saatnya tahun depan penyelenggara haji dialihkan ke pihak non pemerintah? Masalah kompetensi mestinya tidak menjadi soal karena di Indonesia banyak sekali penyelenggara haji swasta yang profesional, tinggal diseleksi saja berdasarkan kriteria2 yang ada.

--------------------------------------------------------------------------
- Apa pun dalihnya, jamaah haji mengalami kelaparan dalam ritual wukuf di padang Arafah jelas merupakan sebuah tragedi manajemen. Bahkan kekacauan penyaluran jatah katering itu juga masih terjadi di Mina, saat jamaah melakukan lempar jumrah. Peristiwa itu baru pertama kali terjadi dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Momentumnya membarengi pengalihan pengelolaan katering, dari yang semula ditangani muasasah penanggung jawab maktab-maktab ke perusahaan pemasok katering Anna Services and Catering. Kelalaian, kecerobohan, atau ketidaksiapan bisa disimpulkan dari kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh jamaah kita.

- Ada-ada saja noda manajemen dalam penyelenggaraan haji pada setiap tahun. Yang sering terjadi adalah kekacauan yang menimbulkan korban jiwa dalam ritual lempar jumrah di Mina. Sistem taraddudi dalam manajemen transportasi Arafah - Muzdalifah - Mina juga pernah bermasalah, tiga tahun lalu. Upaya perbaikan layanan dengan pendekatan-pendekatan baru telah dilakukan, tetapi selalu ada saja masalahnya. Tahun ini, kualitas dan jarak pemondokan juga sempat dikeluhkan, seperti yang rata-rata muncul setiap tahun. Masalah tersebut bahkan memincu unjuk rasa jamaah dari embarkasi Solo kepada pejabat Daerah Kerja RI di Aziziyah.

- Tragedi jamaah kelaparan dari segi apapun sangat memalukan dan mencoreng kredibilitas penyelenggara haji Indonesia di panggung internasional. Apalagi tidak sedikit jamaah yang nekat meminta nasi kepada rombongan dari Malaysia dan Thailand yang berada dalam satu "kampung Asia Tenggara". Jalan keluar yang ditempuh jamaah kita adalah memanfaatkan pasokan mi rebus, walaupun jelas tidak menyelesaikan masalah bagi daya tahan fisik. Di tengah keterpaksaan, membeli makanan di sekitar lokasi haji merupakan pilihan lain, tetapi tidak ada jaminan mendapatkan nasi yang standar, kecuali nasi kebuli dan rata-rata hanya memperoleh roti kebab.

- Dengan mengalihkan pasokan makanan dari muasasah ke perusahaan katering, Departemen Agama menjanjikan kembalian sebesar 105 riyal bagi setiap anggota jamaah. Pengalihan manajemen itu untuk efisiensi yang dikembalikan sebagai hak jamaah. Hanya, menangani sekitar 200 ribu orang jelas membutuhkan kesiapan dan simulasi distribusi matang. Ratusan tahun sistem penyediaan makanan oleh muasasah telah menjadi tradisi yang teruji. Indonesia pun selama 24 tahun secara terus menerus tidak pernah mencoba mengalihkan tradisi yang sudah mapan tersebut. Jadi siapa yang harus mempertanggungjawabkan kekacauan itu?

- Tidak ada pihak lain yang harus bertanggung jawab kecuali Depag. Tidak cukup dengan meminta maaf. Akibat-akibatnya sudah dirasakan. Selain kelaparan, banyak jamaah yang jatuh sakit, pingsan, dan harus dirawat di rumah sakit. Sebagai bangsa, di hadapan bangsa-bangsa lain, Indonesia jelas mendapat malu, karena penanganan urusan perut yang selama bertahun-tahun tidak pernah bermasalah tiba-tiba mencuatkan insiden. Kalau kita mengevaluasi dari sisi manajemen, mengapa tidak dilakukan uji coba, simulasi, dan perhitungan yang secermat-cermatnya padahal diketahui tanggung jawab tersebut merupakan hal yang mendasar dan sensitif?

- Dari tahun ke tahun evaluasi atas penyelenggaraan haji mestinya menghasilkan perbaikan yang benar-benar dirasakan. Aspek pelayanan merupakan produk mutlak yang menjadi ukuran kinerja manajemen. Berkali-kali disampaikan wacana tentang kemungkinan pengalihan penyelenggaraan haji dari tangan Depag, tetapi argumentasi mengenai kompetensi masih cukup kuat. Namun sudahkah kompetensi itu diimbangi dengan peningkatan performa manajemen? Apakah selamanya kita akan berkubang pada masalah yang sama: para calon haji dihadapkan pada kondisi layanan yang mau tidak mau harus dijalani karena tidak punya pilihan lain?
--------------------------------------------------------------------------

Kumamoto, 3 Januari 2007

Nur H.